Dewan Konstitusi Kazakhstan Resmi Menjadi Presiden AACC 2019-2021

ATMnews.id BALI – Dewan Konstitusi Kazakhstan resmi menjadi Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi Se-Asia dan institusi sejenis (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC) masa jabatan 2019 – 2021 menggantikan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Penyerahan tampuk kepresidenan AACC ini dilakukan dalam kegiatan “Board of Members Meeting” Asosiasi Mahkamah Konstitusi Se-Asia dan institusi sejenis (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC) di Nusa Dua, Bali, pada Ahad (3/11/2019).

“Kami berterima kasih atas kepercayaan anggota AACC yang telah menunjuk Kazakhstan menjadi Presiden AACC. Kami akan berusaha maksimal menjaga hubungan baik antar-anggota AACC. Kami juga berterima kasih kepada Mahkamah Persekutuan Malaysia yang telah menjalankan tugas dengan baik,” jelas Presiden Dewan Konstitusi Kazakhstan Kairat Mami Abdarazakuly.

Penunjukkan Dewan Konstitusi Kazakhstan dilakukan berdasarkan statuta Kongres AACC di Solo pada 2017 lalu. Dalam statuta tersebut menyatakan bahwa Malaysia menjadi Presiden AACC selama dua tahun, selanjutnya digantikan Kazakhstan dan kemudian nanti akan digantikan oleh Mongolia. Peralihan ini dilakukan setelah pertemuan “Board of Members Meeting” atau BOMM pada pagi harinya yang membahas sejumlah isu, di antaranya mengenai peralihan kepemimpinan AACC, penambahan anggota baru AACC, serta laporan sekretaris tetap dari Indonesia, Korea Selatan dan Turki.

Dalam kesempatan tersebut, negara sekretariat tetap AACC menyampaikan sejumlah perkembangan. Sekretaris Jenderal MK Korea Selatan Jongmun Park menyampaikan laporan mengenai Sekretariat Tetap Bidang Penelitian dan Pengembangan yang bertempat di Seoul, Korea Selatan. Jongmun menjelaskan bahwa Sektap Litbang AACC telah menyelenggarakan konferensi tahunan dan program penyelesaian. Konferensi yang digelar MK Korsel menjadi wadah untuk bertukar pikiran bagi seluruh anggota AACC baik untuk tingkat hakim maupun riset.

“Tahun depan kami akan menggelar konferensi kedua bagi peneliti dan kami berharap anggota AACC akan mengirimkan para penelitinya pada konferensi pada 2020. Kemudian, proyek penelitian AACC diharapkan dapat menjadi sumber penelitian bagi keanggotaan AACC. PAda 2019, kami akan mempublikasikan buku tentang constitutional review yang merupakan kumpulan data dan fakta dari keanggotaan AACC,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan laporan perkembangan yang dilakukan oleh MKRI sebagai Sekretariat Tetap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi. Salah satu yang dilaporkan adalah penyebarluasan informasi tentang AACC adalah hal krusial, karena dilaksanakan dalam kerangka memperkuat perlindungan terhadap hak konstitusional di kawasan Asia.

“Kami berharap hal ini dapat menjadi bagian penting dari upaya bersama membangun peradaban manusia yang bermartabat,” ujarnya.
(MK/Red)