Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006

ATMnews.id, Jakarta - Ketua Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia, M. Syauqillah mengatakan pemerintah harus menetapkan status hukum terhadap WNI eks ISIS. "Jadi kalau menolak (memulangkan) maka skenario hukumnya apa?…