Maju Mundur Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi

ATMnews.id,Serang – Presiden Joko Widodo beberapa kali mengisyaratkan akan mereshuffle beberapa mentrinya. Hal tersebut diungkapkan beberapa kali rapat kabinet maju.

Pengamat politik sekaligus peneliti Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan langkah reshuffle yang dilakukan Jokowi sebenarnya hanya menunggu waktu saja.

Apalagi, saat ini Kabinet Indonesia Maju baru bekerja selama sembilan bulan. Biasanya atau idealnya, kata Karyono, reshuffle akan dilakukan saat sudah satu tahun bekerja.

Meskipun, keputusan reshuffle memang merupakan bagian dari hak prerogatif Jokowi sebagai seorang presiden, Karyono melihat ada faktor lain juga untuk ‘pemukulan gong’-nya.

“Masih ada tarik menarik [kepentingan] soal reshuffle, tetapi saya yakin bahwa presiden Jokowi akan melalukan reshuffle. Ini persoalan waktu saja,” ucap Karyono seperti dilansir dari CNNIndonesia pada Jumat (9/7/2020).

Dalam melakukan reshuffle, tentunya ada berbagai hal yang dipertimbangkan Jokowi. Karyono pun mewanti-wanti agar jangan sampai reshuffle yang dilakukan Jokowi justru mengakibatkan gejolak politik yang bisa menimbulkan instabilitas.

“Mempertimbangkan aspek politik. Dalam hal ini tentu mempertimbangkan masukan dari partai politik, meskipun presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri,” tuturnya.

Karyono menuturkan kepentingan partai politik tidak bisa begitu saja diindahkan dalam proses reshuffle. Kendati demikian, lanjutnya, Jokowi pun diminta untuk tak asal terima begitu saja masukan dari parpol-parpol pendukungnya.

“Presiden jangan terima cek kosong, harus memberikan persyaratan, boleh dari parpol tapi kualitasnya seperti ini, itu jalan tengahnya,” ucap Karyono.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai ancaman reshuffle yang disampaikan dalam rapat kabinet, menjadi cara Jokowi untuk menghitung waktu yang tepat dalam melakukan perombakan.

“Sebagai timing untuk melihat apakah kinerja menterinya bisa maksimal atau tidak, kalau sudah tidak bisa maksimal, tak ada ampun bagi mereka,” katanya.

Dari sisi politik, kata Adi, isu reshuffle tentu akan menjadi bahan perbincangan oleh para partai koalisi.

Namun, menurut Adi, sebenarnya Jokowi bisa mengondisikan para partai koalisi dengan catatan tak mengurangi jatah kursi.

“Parpol sebenarnya bisa dikondisikan oleh presiden dengan satu catatan tdak mengurangi jatah dan jumlah menteri mereka, kalau ini kan untuk meminimalisir kegaduhan-kegaduhan aja,” ucap Adi.

“Untuk meminimalisir risiko supaya presiden tidak terlampau dibebani oleh efek politiknya,” tandasnya. (Hendra)