Banten – Isu dugaan adanya praktik mafia tanah di Kabupaten Tangerang khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura) yang masih belum tersentuh oleh hukum pun mendapat perhatian dari Komunikolog politik nasional Tamil Selvan.
Menurut Tamil, bahwa pada pemilihan presiden 2019 suara Joko Widodo – KH. Maaruf Amin kalah di Kabupaten Tangerang. Dirinya mengingatkan jangan sampai masyarakat berfikir Presiden tidak memberi perhatian karena kalah suara saat pilpres.
“Pantura ini jaraknya cuma 1 jam dari Istana negara, kan lucu ada praktik permainan tanah yang merugikan rakyat, tapi pemerintah diam. Apa karena Jokowi kalah di Kabupaten Tangerang, lalu tidak menjadi prioritas? tentu ini menjadi pertanyaan publik yang harus dijawab dengan memberi keadilan atas kepemilikan tanah terhadap rakyat Pantura,” kata pria yang akrab disapa Kang Tamil kepada awak media Senin (09/08/2021).
Kang Tamil melanjutkan, selain opini kekalahan suara pilpres, menurutnya stigma mafia tanah muncul karena Badan Pertanahan Negara (BPN) tidak bekerja secara profesional.
“Contoh kasus ada 900 hektar dengan NIB atas nama 3 orang. Ini kan melanggar aturan, nah kenapa NIB nya bisa terbit. Ini yang harus dijelaskan BPN Banten kepada publik, bukan justru berdalih atas nama investasi yang bukan tupoksinya. Jadi stigma mafia tanah itu muncul karena BPN tidak bekerja dengan profesional,” ujarnya yang juga menjabat Ketua Forum Politik Indonesia.
Kang Tamil menilai ada opini yang dikembangkan untuk mengadu domba masyarakat dengan investor. Dirinya mensinyalir ada kepentingan oknum tertentu yang terganggu jika masyarakat mendapat keadilan atas kepemilikan lahannya.
“Arah opini saat ini seolah investor yang ingin disalahkan, nah ini kan tidak baik. Maka saya mendorong agar BPN Banten ini bisa di investigasi. Kenapa persoalan mafia tanah tidak kunjung usai dan terkesan ada pembiaran. Jangan sampai karena ada oknum yang bermain, lalu citra pemerintah yang rusak,” tandas Kang Tamil.