Ribut-ribut Penerbitan SE, Sekda Tangsel Disebut Salip Airin Bermain Politik Anggaran

ATMNews.id, TANGSEL – Muhamad Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menerbitkan Surat Edaran (SE). Surat yang dikeluarkan disebut kental berbau aroma politik jelang Pilkada Tangsel.

Sebelumnya dikabarkan, SE yang dikeluarkan Sekda terkait penanganan wabah Covid-19 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan, Pencairan Belanja Daerah dan Penyertaan Modal pada APBD Tangsel 2020.

Sekda Kota Tangsel diketahui dalam Pilkada nanti tercatat sebagai salah satu bakal calon (Bacalon) Walikota Tangsel.

“Ini menurut saya ugal-ugalan. Kenapa,? Dia ketua TAPD, bersifat ad hoc, tapi penanggungjawab anggaran daerah kan tetap walikota. Makanya ada LKPJ walikota, bukan LKPJ sekda. Pertanyaannya? Ketika anggaran sudah sesuai time table, tapi nanti molor, kan Walikota yg bertanggung jawab. Apa sekda ini mau ‘Ngebantalin’ walikota?” ujar Adib Miftahul Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari UNIS kepada awak media, Jumat (3/4/2020) sore.

“Sekda bukan pengambil keputusan anggaran daerah, itu wewenang kepala daerah yaitu walikota, dalam hal ini Airin tahu gak SE beredar? Takutnya ini inisiatif sekda,” katanya.

Adib menduga kebijakan surat edaran ini bisa bersifat politis, sebab Sekda saat ini bukan lagi sebagai ketua gugus tugas penanganan corona.

Jabatan itu kini diambil alih langsung oleh Walikota Airin Rachmi Diany. Memang penanganan covid-19 mengantongi anggaran cukup besar yakni senilai Rp47 miliar.

Dan kata Adib, Sekda meskipun dianggap blunder jelang Pilkada tidak dapat mengeloka anggaran penanganan Corona sehigga Sekda mengeluarkan surat edaran ini.

Lantas apakah Airin sebagai Walikota Tangsel sudah mengetahui persoalan ini karena sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Ingat loh ini menuju momen pilkada tangsel 2020 dan dengan menjadi ketua gugus tugas, bisa menjadi panggung sekda, mendompleng branding sebagai cawalkot, mungkin sekda tak legowo, makanya dengan membuat SE, atau katakanlah bermain politik anggaran, bisa jadi upaya mengganjal kepentingan pihak yang tak mendukung Sekda secara politis,” ujar Adib.

Lanjutnya, Adib mengharapkan Walikota dan perangkatnya bisa menciptakan stabilitas politik yang tenang dan birokrasi berjalan semestinya.

Airin sebagai walikota jika surat edaran ini bertabrakan dengan tupoksi wewenang yang diatur dalam perundangan, harus membatalkannya.

“Airin musti membatalkan SE ini. Airin juga harus mengevaluasi kinerja sekda. Ini sudah kesekian kalinya, sebuah kebijakan tapi tak satu komando. Ini jelas sangat berbahaya.” terangnya.

Ketegasan Airin sebagai pemimpin Tangsel sangat ditunggu, apalagi sekarang kondisinya wabah virud corona yang melanda kota Tangsel.

“Walikota harus tegas, sungguh tak elok, pentolan atau panglima birokrasi menunjukkan contoh tak kompak, padahal kinerja mereka untuk mengatasi pandemi ini sangat ditunggu publik. Kegaduhan akan mempengaruhi kondisi psikis warga tangsel,” pungkasnya. (red)