Ribut-ribut Pemprov DKI Vs Istana Soal Banjir Underpas Kemayoran
Pemprov DKI-Istana Saling Tuding Kewenangan
ATMNews.id,Jakarta – Buntut banjir di Undepas Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus), antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat saling tuding kewenangan.
Hingga dikabarkan pada Minggu (26/1/2021), akses underpas masih terputus akibat banjir. Kondisi banjir mulai berangsur surut kendati kedalaman air masih setinggi 1,5 meter.
Upaya pengeringan sudah dilakukan bersama jajaran TNI dengan mengerahkan tiga pompa mobile.
Pihak Istana melalui Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono angkat bicara terkait klaim Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi perihal underpass Kemayoran yang kebanjiran ada di bawah wewenang pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, dia mengajak Pemprov DKI duduk bareng mengatasi banjir di ibu kota termasuk di Underpas Kemayoran.
“Saya minta jajaran pejabat pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ucap Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2020).
Heru berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan dibanding harus berpolemik di media. Heru menyebut pembangunan underpass Kemayoran tentunya telah melalui pembahasan antara daerah dan pusat.
“Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,” kata Heru.
Untuk itu, Heru mengajak pemerintah DKI Jakarta duduk bersama membahas masalah tersebut.
“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” pungkasnya menegaskan (red).
