Alipp Sikapi Usulan Revisi RPJMD

ATMnews.id,Serang-Usulan Gubernur Banten Wahidin Halim merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke DPRD Banten menuai banyak sorotan. Salah satunya dari Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp)

Direktur Alipp, Uday Suhada mengatakan, upaya Gubernur Banten dalam mengajukan usulan perubahan RPJMD sebagai bentuk gagalnya Kepemimpinan WH-Andika.

“Kepemimpinan WH sudah masuk tahun ke-3, bahkan mau masuk tahun ke-4 , sementara realisasi dari RPJMD jangankan sebagian besar seperaruhnya pun tidak terealisasi,” ucapnya, Rabu (17/6/2020).

Aktivis anti korupsi itu menyoroti kebijakan WH yang belum maksimal, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, Pengangguran dan Kemiskinan.

“Rencana untuk mendirikan ratusan sekolah yang terealisasi baru beberapa puluh, bahkan sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya. Kemiskinan dan pengangguran banten masih tertinggi, terlebih indeks korupsi juga masih tinggi di Banten,” tegasnya.

Selain itu, tambahnya, kebijakan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit di Malimping sampai saat ini belum selesai, dan WH menjanjikan kesehatan gratis, hal itu harus dipertanggungjawabkan sebelum berakhir masa kepemimpinannya.

“WH harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan dalam meralisasikan program-program yang di cetuskan dalam RPJMD,” katanya.

Mestinya, tambahnya, Gubernur WH mengakui secara terbuka, misalnya Gubernur WH mengumumkan bahwa RPJMD yang dibuatnya jauh dari realisasi.

“Bahwa gubernur memiliki keberhasilan soal infrastruktur iya kita apresiasi. Itu salah satu keberhasilannya. Namun, tidak sepenuhnya pembangunan infrastruktur yang kewenanganya ada di provinsi secara maksimal berhasil dibangun di seluruh wilayah Banten,” katanya.

“Hanya ruas-ruas tertentu yang diinisiasi oleh pemerintahan dibawa kepemimpinan Gubernur WH, tapi masih ada jalan Mandalawangi dari Mengger ke Caringin, Mengger ke Jiput, itu belum selesai masih acak-cakan masih sempit, belum jalan-jalan di daerah lain,” tandasnya.(Mg-Dra)