Antisipasi Partisipasi Masyarakat Menurun Akibat Pandemi, DPRD Banten Dorong Pihak Terkait Saling Bersinergi
Keikutsertaan Masyarakat Mempengaruhi Kesuksesan Pemilu
ATMnews.id,Serang – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan dilaksanakan bulan Desember tahun ini, meski saat ini masih dilanda pandemi covid-19, bahkan proses pelaksaan tahapan Pilkada sempat ditunda untuk antisipasi penyebarannya.
Di Banten yang menggelar Pilkada Serentak di tahun ini ada 4 daerah, yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.
Untuk mengantisipasi adanya penurunan partisipasi dari masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pelaksaan Pilkada nanti, Komisi I DPRD Banten mendorong pihak penyelenggara dan instansi terkait, termasuk Pemerintah Daerah agar saling bersinergi.
“Partisipasi masyarakat yang lalu-lalu, tanpa gejolak saja, tingkat partisipasi di Pilkada jika dipresentasikan jauh lebih sedikit ketimbang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres),” ucap Ketua Komisi I DPRD Banten Asep Hidayat saat ditemui di ruangannya, Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Jumat (9/7/2020)
Ia menjelaskan, hal tersebut bisa terjadi karena pada Pileg dan Pilpres jumlah kontestannya sangat banyak.
“Kalo di Pileg dan Pilpreskan pesertanya pada bawa partisipan, sementara jumlah calon legislatif (Caleg) sendiri sangat banyak,” katanya.
Ia menuturkan, kalau di Pileg biasanya masyarakat yang datang ke TPS bisa mencapai 70-80 persen. Sementara kalau di Pilkada biasanya tidak jauh di angka 60 persen. Kadang juga di bawah itu,” katanya.
Ia menambahkan, apalagi saat ini sedang ditempa pandemi covid yang menyebabkan masyarakat banyak yang enggan atau risi untuk datang ke TPS.
“Karena ngebayangnya di TPS ada kerumunan, pasti banyak juga yang hal itu menjadi penghalang datang ke TPS karena ketakutannya,” katanya.
Pihaknya mendorong kepada penyelenggara dan Pemda agar bekerja keras untuk menjaga tingkat partisipasi sehingga tidak alami penurunan.
“Peran Kesbangpol sebagai kordinator harus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan lembaga lainnya, baik pemerintah selaku eksekutif yang punya kepentingan untuk bersama sama berusaha mensukseskan Pemilu tersebut.
Ia mengungkapkan, kesuksesan sebuah pemilu itu juga tergantung keikutsertaan masyarakat menggunakan haknya untuk memilih pilihannya.
“Demokrasi kalau tidak dihadiri oleh masyarakat, maka selain pemilu tersebut kurang berhasil, juga tentu hasilnya kurang maksimal,” katanya.
Ia mendorong, penyelenggara dan pemda agar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait teknis pemilihan nanti, bahwa harus menjalankan protokol kesehatan.
“Selain berupaya pemilu sukses, tetapi kesehatan masyarakat juga nomor 1. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang terpapar akibat adanya Pemilu ini,” tegasnya. (Hendra)
