Puluhan Ribu Masyarakat Kabupaten Serang Dapat Kartu Pra Sejahtera
Penyerahan Disaksikan Wagub Andika
ATMnews.id, Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera. Hal itu dikarenakan untuk membantu kehidupan maayarakat yang terdampak wabah Covid-19.
Pendistribusian kartu keluarga pra sejahtera itupun, langsung dibagikan oleh Wakil Gubernur Banten, Andhika Hazrumy, bersama dengan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, di Desa Malanggah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Rabu, (22/4/2020).
“Hari ini saya mengontrol pendistribusian harus terdistribusikan dengan baik, untuk Kartu Keluarga Sejahtera. Agar masyarakat tau ini bantuan pemerintah,” ungkap Andhika kepada awak media.
Dikatakan Andhika, pemberian Kartu Keluarga Sejahtera inipun, berupa pangan non tunai, dengan kuota sudah dihitung sebanyak 56 ribu dari pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan bisa segera selesai semua. Satu Keluarga mendapatkan Rp 600 ribu untuk satu bulan. Kartu inipun untuk masyarakat menghadapi pandemik yang tengah melanda,” jelas Andhika.
Kemudian Andhika juga menegaskan, bagi para RT maupun RW agar memberikan data secara real, jangan sampai ada yang terlewatkan. “Karena kita harus bekerja maksimal, dan bantuan jangan sampai ada yang terlewatkan,” tegas Andhika.
Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menambahkan, bahwasanya sebanyak 56 Ribu di Kabupaten Serang mendapatkan bantuan Kartu Keluarga Sejahtera, dan tadi pagi, bahkan ada tambahan 10 Ribu.
“Ini semua bantuan dari Kemensos, bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19,” kata Tatu.
Tatu juga mengakui, 4 (Empat) Kecamatan masih di tunggu data sesuai domisili, karena akan di salurkan bantuan Non Tunai, maupun Tunai Langsung.
“Karena saat ini, penyaluran bantuan Non Tunai maupun PKH sedang berjalan. Dan di lakukan bertahap, dengan menghindari berkerumun,” tutup Tatu seraya mengakhiri wawancara.
Diketahui, untuk Kabupaten Serang dalam anggaran penyaluran bantuan melalui Dana Desa, CSR, dan Pemerintah Pusat. Sehingga Kepala Desa bisa langsung menyalurkan bantuan, untuk masyarakat yang paling rentan dan di pilah-pilah terlebih dahulu. (Aden)
