Pemprov Ragu Akurasi Survei Pengangguran BPS, Kadin: Kinerja WH?

ATMNews.id,Banten – Pemprov Banten menyangsikan hasil data pengangguran periode 2019 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Disebutkan, dari 34 provinsi di Indonesia, persentase pengangguran di Banten sebesar 8,11 persen, atau berada di peringkat terakhir, di atas rata – rata nasional.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar, saat ini pihaknya sedang mengkaji metode survei yang dipakai BPS.

Pasalnya kata dia, hasil survei bisa saja tidak sesuai realita di lapangan. Pemprov mempertanyakan refsentatif data sampling yang diambil dari BPS.

“Kita mereview bagaimana survei itu, representatif enggak, itu kan sampling, apakah tepat waktunya, waktu juga menentukan, apakah (yang disurvei) sedang wisuda atau sedang masa akhir studi,” kata Muktabar ditemui wartawan beberapa waktu lalu.

Ada sejumlah alasan yang memperkuat kalau di provinsi itu tidak masuk kategori daerah miskin. Hasil survei tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak sejalan dengan survei kemiskinan di Provinsi Banten. Saat ini jumlah penduduk miskin di Banten mengalami tren penurunan.

“Sehingga, jika dikaitkan dengan hasil survei pengangguran, tidak sejalan,” ucapnya.

“Pengangguran yang tinggi identik kemiskinan yang tinggi. Faktanya kemiskinan menurun di Banten, itu secara etimologi semacam anomali. Keadaan kita kemiskinan menurun ada banyak agenda ekonomi digital berjalan. Sesungguhnya sodara kita punya income memadai,” ujar Sekda.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka kemiskinan Provinsi Banten menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada Maret 2019 sebesar 5,09 persen, atau mengalami penurunan tipis sebesar 0,16 poin dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,25 persen.

Dalam data yang dikeluarkan BPS, jumlah pengangguran didominasi oleh lulusan SMK, yakni sebesar 13,03 persen. Muktabar mengatakan, pihaknya tengah menjalankan program penempatan sekolah kejuruan sesuai kebutuhan daerah. Sehingga tidak adalagi lulusan SMK yang tidak terpakai di daerahnya sendiri lantaran tidak sesuai dengan industri yang dibutuhkan.

“Saat ini kan kewenangan SMK, SKH dan SMA sudah ada di tangan Pemprov Banten, sebelumnya kan ada di Kota dan Kabupaten. Jadi sudah mulai digalakkan, kita akan jembatani supaya ada link and match dengan perusahaan,” pungkas Sekda.

Wakil ketua Kadin Provinsi Banten Agus Wisas menilai Pemprov Banten harus berpihak kepada perusahaan lokal. Hal ini kata dia untuk menekan jumlah pengangguran. Gubernur Wahidin Halim (WH) harus gunakan atau memberdayakan perusahaan dari Banten.

Meski tidak memberi data, Agus menjelaskan banyak perusahaan yang memperkerjakan dari luar Banten. Sejumlah contoh proyek yang dikerjakan dari Pemprov Banten, hal ini yang harus dipertanyakan.

“Memang dunia usaha itu terbuka, orang kalimantan boleh ke sini tapi kan sebagai gubernur punya kewenangan supaya memprioritaskan orang Banten sendiri, boleh di cek saat ini setiap perusahaan berapa persen orang orang bantennya sendiri.”

“Contohnya di Banten sendiri banyak perusahaan luar seperti paket pekerjaan citorek warung Banten, itu pemiliknya orang Kalimantan dan pekerjanya pun orang Kalimantan, pajaknya kemana yah ke Kalimantan, itu penyebabnya, maka kami tidak heran,” tukas Agus Wesas saat ditemui ATMNews.id di salah satu hotel di Kota Serang. (red/tim)