PPP Sebut Fadli Zon Terlalu ‘Nyinyir’ Tanggapi Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina

ATMNews.id, Jakarta – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon dianggap kubu PPP terlalu ‘nyinyir’ perihal pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ditunjuk Menteri BUMN sebagai Komisaris Utama Pertamina.

PPP menilai Menteri BUMN atau pemerintah mempunyai wewenang penuh selaku pemegang saham mayoritas. Penunjukan Ahok sebagai komisaris bukan kewenangan Fadli Zon.

Sebelumnya kubu koalisi lainnya yakni Partai NasDem sudah lebih dahulu menyatakan pembelaannya lantaran semenjak mantan Gubernur DKI Jakarta itu dipercaya sebagai Komisaris Pertamina kerap disudutkan.

“Fadli Zon ini kayak kurang kerjaan saja. Pengangkatan direksi maupun komisaris BUMN itu hak Menteri BUMN selaku pemegang saham mayoritas unit usaha BUMN. Bukan ditentukan oleh yang lain apalagi seorang Fadli Zon,” kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan, Minggu (24/11/2019).

Menurut pria yang kerap disapa Awiek itu, dia meminta Fadli supaya berbicara sesuai bidangnya. Sebab, sebagai Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR bukan tugasnya untuk mengurusi BUMN.

“Sebaiknya Fadli Zon bicara sesuai tupoksinya, serahkan kepada koleganya yang di Komisi VI untuk bicara BUMN. Setahu saya tupoksi BKSAP bukan ngurusi BUMN. Berhentilah bersikap nyinyir karena belum tentu kita lebih baik dari yang dinyinyirin,” ujarnya.

Kubu PPP juga sepenuhnya mempercayakan Menteri BUMN Erick Thohir soal pemilihan Ahok. Pertamina mempunyai hubungan banyak kepentingan masyakat.

Lebih dalam Awiek menyebutkan, Erick Thohir tidak asal main tunjuk. Ahok juga dinilainya kompeten dan layak menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

“Komisaris itu bukan ranah teknis tapi lebih pada fungsi pengawasan, audit dan yang duduk di sana harus memiliki keahlian dua hal tersebut, dan Menteri BUMN tentunya tidak sembarangan menunjuk orang,” tukasnya.

Lalu kalau logika yang dikembangkan Fadli Zon bahwa ada kedekatan atau pertemanan sejati antara Jokowi dan Ahok sehingga yang bersangkutan diangkat menjadi komisaris BUMN, ini logika menyesatkan.

Jadi kalau logika yang sama dipakai untuk menilai diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Menhan apakah karena Jokowi-Prabowo punya hubungan dekat atau teman sejati?.

Sebelumnya, Fadli Zon merasa heran dengan terpilihnya eks Gubernur Jakarta itu menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Fadli mempertanyakan kemampuan Ahok. (red)