JPPI: PPDB Ditengah Pandemi Covid-19 Tidak Manusiawi

ATMnews.id, Jakarta-Desakan dari berbagai masyarakat untuk menunda tahun ajaran baru tampaknya tak digubris oleh Kemdikbud. Kini, proses PPDB sedang berjalan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai PPDB kali ini terlalu dipaksakan karena hanya untuk mengikuti kalender pendidikan, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang mendera masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil.

“Untuk makan saja, mereka tak tercukupi, apalagi untuk bayar pendaftaran sekolah, uang gedung, dan juga kuota internet untuk mengawal proses PPDB. Ini sungguh kami menilai sebagai kebijakan yang tidak manusiawi,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam keterangan resminya, Senin, (8/6/2020).

Menurutnya, di pandemi Covid-19 ini, JPPI mendapat banjir pengaduan dari masyarakat terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah, juga soal memaksakan PPDB dan tahun ajaran baru bulan Juli 2020. Dari semua pengaduan yang terkumpul, hanya ada 24% yang setuju dengan PPDB dan tahun ajaran baru pada Juli 2020. Sisanya, sebanyak 59% setuju diundur sampai situasi pandemi berakhir, dan sejumlah 17% yang setuju diundur pada Januari 2021.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat memang masih belum siap untuk menghadapi tahun ajaran baru,” ucapnya.

Ubaid menerangkan alasan orang tua tidak setuju PPDB di bulan ini dan mereka juga menolak kalender pendidikan akan dimulai Juli 2020. Alasan tersebut di antaranya, orang tua terkendala ekonomi karena terdampak Covid-19.

“Biaya SPP semester kemarin saja banyak yang nunggak, apalagi harus bayar untuk PPDB. Banyak uang yang harus dikeluarkan oleh orang tua saat PPDB. Karenanya kenyataannya proses PPDB tetap berbayar, apalagi di jenjang SMA/SMK/MA, dan juga sekolah-sekolah swasta. Ini sangat memberatkan orang tua,” teranganya.

Kemudian alasan berikutnya, PPDB online tidak akan berjalan efektif. Pada situasi normal saja, seperti pada tahun- sebelumnya, PPDB online menuai banyak masalah, apalagi sekarang situasi pandemi, tentu sangat tidak efektif.

“Tahun lalu, PPDB online saja harus ngantri datang ke sekolah dari subuh untuk bisa masukkan data, bagaimana dengan sekarang? Kemungkinan besar kekacauan akan kembali terulang,” ujarnya.

Lalu, alasan khawatir terpapar covid karena pandemi belum usai. Ini dihawatirkan oleh orang tua karena anak-anaknya berpeluang besar terpapar covid-19.

“Banyak sekolah yang belum siap menerapkan protocol covid-19 karena keterbatasan sarana dan juga sumber daya,” katanya.

Selain itu, sambung Ubaid, pembelajaran online berjalan tidak optimal. Sebab, selama pandemi pembelajaran dilakukan di rumah dengan menggunakan cara online. Ini berjalan tidak efektif, karena keterbatasan sarana dan juga akses.

“Serta kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Saat ini banyak guru dan tenaga kependidikan yang terdampak covid 19. Banyak diantara mereka juga terkendala dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Tentu saja jika ini dipaksakan, pembelajaran tidak akan optimal,” terangnya.

Untuk itu, JPPI menghimbau dan memberikan rekomendasi ke pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, agar melakukan penundaan PPDB dan undur tahun ajaran baru. Menunda proses PPDB dan mengundur tahun ajaran baru sampai pandemi usai, atau paling cepat Januari 2021. Gratiskan biaya sekolah bagi korban Covid-19 dan terbitkan kurikulum pandemi Covid-19.

“Ini harus dilakukan supaya pembukaan sekolah tidak sekedar kembali dibuka, tapi segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang,” tandasnya. (Rizki)