Data Bansos Banyak Bermasalah, Kepala Desa Jadi Sasaran Kemarahan Warga

Komisi VIII DPR RI Akan Adakan Rapat Gabungan Dengan 4 Menteri

ATMnews.id,Serang- Anggota DPR RI Komisi VIII melakukan kunjungan kerja dalam rangka penyaluran bantuan sosial (Bansos) ke Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkapkan jika pendataan penerimaan Bansos menuai banyak masalah, dan yang mendapatkan imbas secara langsung dari polemik ini adalah pemerintah desa atau kelurahan.

“Dari beberapa yang kita pantau, masih Banyaknya bantuan yang bermasalah terutama didata. Anatara data yang di desa dengan data yang turun kembali itu tidak cocok, sehingga kepala desa yang dipermasalahkan,” katanya.

Ia menambahkan, buntut ketidakakuratan data ini banyak terjadi di daerah yang kantor desa didemo.

“Yang berhak mendapatkan justru tidak mendapatkan, justru yang tidak berhak malah mendapatkan bantuan. Ini banyak terjadi,” ujarnya.

Pihaknya akan mengadakan rapat gabungan dengan 4 menteri, yakni Menteri Sosial (Mensos) sebagai leading sectornya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Bappenas, dan Menteri Desa.

“Harapan kita dengan adanya rapat gabungan ini dapat mengatasi permasalahan tadi,” ucapnya.

Pihaknya juga akan mendorong agar ada Keterbukaan data penerima bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa guna menghindari polemik berkepanjangan.

“Perlu ada keterbukaan, kalau tidak ada maka carut marut data ini akan terus terjadi,” tegasnya. (Mg-Dra)

Disarankan Untuk Anda
Komentar
Loading...