Gugus Tugas Covid-19 Dibubarkan, Jubir Kota Serang: Tunggu Regulasi

Gugus Tugas Covid-19 Dibubarkan Presiden

ATMnews.id, KOTA SERANG – Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berlaku per 20 Juli 2020 atau sejak diundangkan atau diteken Presiden Joko Widodo.

Dalam Perpres tersebut juga disebutkan mengenai pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, di level daerah, yang selama ini dikenal publik sebagai lembaga yang menangani Covid-19. Hal ini diatur dalam pasal 20 ayat 2.

Dalam beleid ini, pasal 20 ayat 2 huruf a menyebutkan bahwa Keppres No.7/2020 yang diubah menjadi Kepprres No.9/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dibubarkan,” bunyi Pasal 20 ayat 2 huruf b.

Menanggapi hal tersebut Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Kota Serang Hari W Pamungkas mengatakan, untuk sementara gugus tugas di Kota Serang tetap jalan sambil menunggu aturan turunan dari Perpres tersebut.

“Jadi sepanjang belum ada perubahan tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya, kita tunggu saja regulasi tekhnisanya biasanya setelah Perpres terbit keputusan Kemendagri,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2020).

Hari menjelaskan, untuk satuan tugas ini baru ada di tataran pusat sementara untuk tingkat daerah belum ada, belum ada amanat untuk membentuk satuan tugas di daerah.

“Sebelum ada amanat membentuk satuan tugas di daerah gugus tugas berjalan seperti biasanya. Belum ada tembusan ke daerah aturan turunnanya kita juga baru baca kemarin, kalau kita bergerak lihat aturan turunannya,” tambahnya.

Meski demikian, dalam pasal 20 ayat 2 huruf c disebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

“Gugus Tugas di daerah yang dibentuk oleh gubernur dan bupati/walikota tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas di daerah dibentuk,” bunyi Pasal 20 ayat 1 huruf b dalam dokumen Perpres itu.

Menurut Hari, penanganan Covid-19 ini dinamis, yang penting inti pelaksana kegiatan, cuma implikasi nama ini kalau dana berasal dari APBD itu harus jelas dan dijadikan pegangan.

“Satuan tugas lebih dinamis tidak terikat, ad hoc, menurut saya lebih fleksibel, gugus tugas siap dibubarkan, apapun namanya kami siap yang penting masyarakat tetap tenang dan pemerintah hadir untuk masyarakat,” pungkasnya.(Aden)

Apple Car Wash TangCity

Disarankan Untuk Anda
Komentar
Loading...