Ombudsman Terima Ratusan Aduan Masyarakat Soal Bansos

ATMnews.id, Jakarta – Ombudsman RI menerima 387 aduan masyarakat terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Data ini dihimpun selama wabah virus tersebut masuk ke Indonesia hingga 12 Mei 2020.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan, kebanyakan masyarakat melaporkan terkait bantuan sosial (Bansos). Dari total laporan, sebanyak 72 persen melaporkan soal Bansos.

“Jumlah pengaduan berdasarkan substansi posko pengaduan dari COVID-19, itu yang terbanyak terkait bansos. Ada 72% menyangkut bansos diikuti dengan soal keuangan, baru kemudian transportasi, layanan kesehatan dan keamanan,” katanya saat Konferensi Pers pada Rabu (13/5/2020).

Menurut Amzulian, masyarakat mengadukan tidak meratanya penyaluran bansos. Sedangkan, di tengah pandemi seperti saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan.

“Menyangkut penyaluran bantuan tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat atau wilayah sasaran, prosedur pemberian bantuan tidak jelas, masyarakat kondisi lebih darurat tapi tidak terdaftar dan sebaliknya, ada juga yang terdaftar tapi tidak terima bantuan, ada juga yang karena KTP pendatang,” jelasnya.

Ombudsman pun telah memberitahu temuan ini kepada pemerintah. Kata Amzulian, tidak meratanya bansos sebagai akibat dari masalah data yang belum lengkap.

“Ini kaitannya dengan data, Ombudsman jauh sebelum pandemi ingatkan pemerintah pentingnya data,” ujarnya.

Atas hal ini, Ombudsman mengimbau pemerintah maupun lembaga terkait bisa lebih responsif dalam menanggapi aduan masyarakat. Ke depan, ia menyarankan masing-masing instansi bisa menyiapkan person in charge atau PIC khusus yang menangani aduan masyarakat terkait COVID-19.

“Ombudsman sarankan instansi pemerintah siapkan PIC yang khusus bekerja penanganan masalah masyarakat terkait COVID-19. Ini dalam rangka dalam kondisi ini birokrasi kita tetap berikan layanan publik. Selanjutnya, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota lebih responsif tanggapi aduan masyarakat. Ini sangat penting,” jelasnya. (irur)