Walikota Syafrudin Ngotot Beri Bantuan Sembako ke Penerima JPS
Kebutuhan Warga Bukan Hanya Makan
ATMnews.id, Kota Serang – Jaring Pengaman Sosial (JPS) bantuan sosial terdampak Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyebut akan bertahan dengan tekhnis penyaluran sembako.
Hal itupun dikarenakan, bantuan sosial dalam bentuk sembako agar cepat digunakan untuk makan.
Walikota Serang Syafrudin mengatakan, JPS sudah disalurkan Pemkot Serang berbentuk Sembako. Kemudian, lanjutnya, pihaknya mengaku akan bertahan dulu dengan tekhnis penyaluran sembako.
“JPS dalam bentuk sembako, kita perlu cepat, orang butuh makan, jadi sudah berbuat, kita lihat nanti di evaluasi sementara ini masih sembako,” ujarnya, Senin (11/5/2020).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, Popy Nopriadi menjelaskan, pihaknya menyerahkan kepada pimpinan terkait mekanisme bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) Covid-19 untuk masyarakat baik itu berbentuk Sembako atau Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Jadi kalau kita kan hanya teknis, tapi bisa saya yakinkan bahwa apapun pilihan yang di lakukan tentu saja tidak memuaskan semua pihak pasti ada pro kontranya,” jelasnya.
Kemudian, ia menuturkan dengan penyaluran BST pun pasti ada kekurangan. Poppy, mencontohkan kalau bantuan sebesar Rp 200 ribu diambil melalui pos atau ATM.
Sedangkan, lanjutnya orang yang jaraknya jauh dengan Kantor Pos seperti warga dari Pengampelan dan Cibendung harus mengeluarkan uang untuk ongkos transportasi.
“Kalau yang jaraknya jauh, kaya orang Cibendung, orang Pengampelan yang aga jauh kan bisa memakan ongkos gojek juga sekitar Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu mah pasti,” terangnya.
Poppy menambahkan, selanjutnya sekarang berapa orang yang harus berbondong pergi ke kantor Pos, karena Kantor Pos juga gamau ngambil resiko bawa uang tunai dan dibagi dilokasi, itu kan kesulitannya.
“Artinya dilihat dari berbagai sisi pasti ada kekurangan, namun itu bagaimana pimpinan, kita kan teknis bagikan sembako ya sembako, bagikan tunai ya tunai,” tuturnya.
Menurutnya, kalau mengacu pada penyaluran BST, DTKS itu datanya lengkap sampai nama, NIK sampai no telepone tapi kalau JPS itu kan mengcover masyarakat yang belum tercover DTKS masih banyak masyarakat yang membutuhkan tapi belum ada dokumen.
“Kan pak wali mengatakan kalau memang masih memungkinkan untuk dibantu mungkin kita akan upayakan sampai 6 bulan tapi mudah-mudahan Covid-19 selesai gak sampai 6 bulan,” tandasnya.(Aden)
.
