Mensos Sebut Ada Faktor Politik dalam Pembagian Bansos Corona
Mensos: Mungkin Ada Faktor Like and Dislike Antara Dinsos Dengan Kepala Desa yang Memberikan Bansos
ATMnews.id,Serang- Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan perbedaan data penerima bantuan sosial (bansos) terkait penanganan pandemi virus corona (Covid-19) terjadi karena dinamika politik.
Juliari mengatakan desa yang tidak terdata sebagai sasaran penyaluran bansos bisa terjadi karena dinamika politik di daerah.
“Distorsi ini terjadi karena mungkin kita sama-sama tahu, kita sama-sama orang politik, mungkin ada faktor politiknya. Mungkin ada faktor like and dislike antara dinas sosial dengan kepala desa yang memberikan dana,” kata Juliari seperti dilansir dari CNNIndonesia pada Kamis (7/5/2020).
Juliari mengatakan Kemensos menerima data sepenuhnya dari dinas sosial. Menurutnya, tidak ada sumber data lain yang digunakan Kemensos dalam menentukan penerima bansos.
Meski begitu, Juliari tak bisa memastikan data yang diserahkan dinas sosial sesuai dengan dinamika di lapangan. Dia juga mengakui Kemensos tidak mengecek ulang data yang disampaikan pemda.
“Kemensos terima dan tidak akan cek lagi. Kenapa? Karena tidak punya waktu. Ini hanya tiga bulan program ini. Kalau waktu kami hanya dihabiskan untuk cek ke lapangan, covidnya selesai, bantuannya belum datang,” tutur Juliari.
Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan Rp405,1 triliun untuk meredam dampak pandemi virus corona. Sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial berbentuk bantuan sosial.
Juliari sempat menemukan kejanggalan pembagian bansos yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia menyatakan telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di Jakarta. Lalu menemukan warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.
Dia mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.
“Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengcover bantuan yang tidak bisa dicover oleh DKI,” kata Juliari. (MgDra)
