Komunikasi Publik Carut Marut, Pemerintah Dinilai Tidak Mampu Kelola Negara

ATMnews.id, Jakarta – Komunikasi publik yang dibangun pemerintah pusat di masa pandemi menuai kritik banyak pihak. Dalam konteks kebijakan, pemerintah dianggap tidak mampu mengelola penanganan terhadap pandemi Covid-19 serta kredibilitasnya diragukan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan ada tiga catatan khusus bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa pandemi ini. Pertama, pemerintah saat ini tidak sepenuhnya memahami konteks masalah Covid-19 dari awal pandemi ini muncul. Persepsi yang keliru ini, dikatakan Mardani, akan berakibat pada implementasi kebijakan yang direalisasikan pemerintah.

“Disini ada tiga catatan, dan tiga-tiganya gak jelas. Pertama, pemahaman terhadap konteks masalahnya, ini sesungguhnya nggak jelas. Di dana Covid-19 yang jumlahnya Rp405 triliun, dana kesehatan cuma Rp75 triliun, lalu sosialisasi ke Pemda sebesar Rp110 triliun, sementara dana buat usaha Rp150 triliun. Padahal krisis ini kesehatan, tapi sudah mulai masuk ke krisis ekonomi, nanti kalau masuk krisis sosial berbahaya ini, apalagi ke krisis politik, naudzubillah. Menurut saya, semuanya akan selesai jika krisis kesehatan ini diperhatikan. Maka, persepsi masalah pandemi ini salah, agak kasar saya menyebutnya,” Kata Mardani dalam keterangan resminya, Selasa (19/5/2020).

Kedua, akibat persepsi yang salah di awal, maka kebijakan penyelesaian masalahnya juga salah. Terakhir, ia menilai pola komunikasi yang dibangun pemerintah juga salah.

“Terakhir, ini pola komunikasinya salah. Aktor-aktornya banyak sekali, kadang-kadang saling bertentangan, message yang dibawa juga beda-beda, ujung akhirnya public trust-nya rendah. Saya khawatir dengan carut marut ini, kita menjadi negara yang paling terakhir untuk penanganan masalah Covid-19 ini,” imbuh Anggota DPR Komisi II ini. (Irur)