Investor Ada Hambatan Izin, WH: Lapor! Buruh Jangan Rajin Demo

ATMNews.id, Banten – Banten disebut daerah strategis untuk investasi. Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten mengalami kenaikan pada tahun 2019 ini. Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyebut UMP yang sudah disepakati tidak ditolak lantas buruh melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah.

“Sudah disepakati, UMK naik dan sudah ditandatangani, tetapi besarannya akan dihitung kembali,” ucap WH di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, beberapa waktu lalu.

Mantan Walikota Tangerang ini menambahkan, buruh harus memahami persoalan beban industri. Karena jika UMK akan terus dinaikan otomatis menambah beban para investor. Dia berharap persoalan industri harus kondusif.

“Kita berharap buruh bisa memahami persoalan industri, ekonomi sekarang. Kalau UMK dinaikin terus, bebannya makin berat. Yang sudah disepakati, jangan ditolak, seperti buruh keberatan kemudian demo, itu menambah persoalan. Kita harap semua damai,” ucapnya.

WH mencontohkan, banyak industri yang tidak sanggup lagi berdiri karena biaya produksi yang mahal, termasuk karena masalah ekspor. Yang paling terpukul adalah industri tekstil dan alas kaki, termasuk kaos kaki.

Pemprov tetap terus akan bekerjasama dengan industri dan melakukan hubungan harmonis untuk saling menguntungkan. Karena itu, perlu transparansi dan harus koperatif.

Investasi yang akan datang ke Banten sudah cukup tinggi. Sekitar Rp 36 triliun yang akan digelontorkan di sini. Namun, para investor akan melihat terlebih dahulu kondisi ketenagakerjaan, konsolidasi pertanahan, sampai mendapatkan rasa aman.

“Banten jadi pusat perhatian karena strategis. Yang penting, kita harus memberikan pelayanan, jangan dipersulit. Sekarang perizinan sudah cukup bagus, sudah 1 pintu. PTSP di sini bagus. Di lapangan, masyarakat jangan selalu protes macam-macam,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, lanjutnya, Pemprov dan pemerintah pusat akan membahas soal perizinan yang menghambat investasi.

“Saya prinsipnya melayani. Kita koreksi mana yang harus lebih baik. Lapor kalau ada hambatan izin,” tukas WH. (red/tim)